Partai Baru Yang Bernama 'PSSI'

Kemarin dengar acara wawancara 'live' dengan salah seorang anggota DPR di salah satu radio berita swasta 'Elshinta' yang membahas masalah kisruh PSSI yang saat ini tengah memanas, si anggota dewan berbicara masalah politisasi yang terjadi pada organisasi/badan olahraga khususnya sepakbola.

Selain itu si pembicara (anggota dewan tersebut) mengkritik sikap salah seorang politisi (sekaligus ketua umum) salah satu partai besar yang terkesan mengambil keuntungan dari prestasi dan popularitas timnas Indonesia yang saat ini sedang 'naik daun' dengan memberikan 'fasilitas' olahraga yang semestinya dilakukan saat prestasi dan popularitas dunia sepakbola tanah air sedang terpuruk hingga terlihat sekali ada kepentingan tertentu dalam pemberian fasilitas tersebut.

Kalo diamati memang sepertinya ada banyak sekali kepentingan politik di tubuh PSSI dan berusaha mengambil momen kebangkitan persepakbolaan Indonesia untuk kepentingan politiknya dan disinyalir ketua umum PSSI juga ikut telibat dalam aksi 'politisasi' tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengamat sepakbola, Dharma Setyawan dalam tulisannya di Detik Sport yang menyatakan bahwa ketua umum PSSI, Nurdin Halid yang lekat dengan partai Golkar mengajak para pemain timnas sowan ke kediaman Aburizal Bakrie adalah tindakan yang tidak lazim sebagai ketua federasi sepakbola. Opportunisme parpol semakin kuat ketika para pemain dieksploitasi dengan beberapa jamuan kunjungan ke tokoh politik negeri ini. Seharusnya PSSI sama-sama sadar bahwa masyarakat tidak akan menilai prestasi sepakbola di kaitkan dengan hubungan kepentingan Parpol.

Narsisme para tokoh politik negeri ini sangat terlihat ketika PSSI membuka peluang keuntungan tiket Final. SBY yang memiliki otoritas sebagai seorang pemimpin bahkan tidak dapat berbuat banyak dan hanya mampu mengimbau PSSI untuk tidak menaikkan tiket final. Aburizal Bakrie pun ikut andil mengambil momentum untuk meminta diturunkannya harga tiket akibat kerakusan PSSI yang untung miliaran, demikian ungkap tulisan tersebut

Beberapa kalangan juga banyak menyoroti masalah tarik menarik kepentingan politik dan adanya usaha politisasi dalam tubuh PSSI, diantaranya anggota Komisi X (bidang olahraga) DPR Dedi Gumelar menyatakan politisasi PSSI seharusnya menjadi pelajaran bagi PSSI. Jika diisi oleh politisi, independensi induk organisasi sepakbola Tanah Air tersebut sulit dijaga.

"Bahwasanya apabila olaharaga Indonesia ini mau maju, maka hindari politisi. Itu hanya dijadikan batu loncatan terhadap akses dan kekuasaan," terang Miing, sapaan akrabnya, saat berbincang dengan Detikcom (21/12/2010).

Menurut Miing, sebaiknya PSSI mengacu pada UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Di dalam pasal 40 tertulis: "Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik."

Yang lebih 'mengerikan' lagi, berita Detikcom ini juga memberitakan bahwa Politisasi sepakbola bukanlah hal baru. Sejak lama, struktur kepengurusan PSSI memang diisi oleh beberapa politisi. Bahkan sebagian dari mereka ada yang bermasalah.

Di antaranya ada TM Nurlif (Golkar) dan Ahmadi Noor Supit (Golkar) sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI. Politisi Demokrat Achsanul Qosasih juga tercantum sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Akuntansi. Di Komite Disiplin, tercantum juga nama politisi Hanura, Syarifudin Sudding sebagai wakil ketua. Bahkan sang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid juga tercatat sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar.

Tidak hanya kepengurusan tahun ini, dalam kepengurusan sebelumnya juga tercantum nama sejumlah politisi. Salah satunya adalah mantan anggota Komisi IX dari Partai Golkar Hamka Yandhu yang pernah menjabat sebagai bendahara.

Di antara nama-nama politisi yang pernah/menjadi pengurus PSSI, ada juga yang tersandung masalah hukum. Salah satunya Nurdin Halid yang pernah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Dia saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). Begitu juga beberapa pengurus PSSI yang lain juga pernah terlibat dalam kasus-kasus pidana.

Mungkin suatu saat nanti PSSI akan berubah menjadi 'Partai Sepakbola Seluruh Indonesia' (dan ikut pemilu) karena isi pengurusnya cuma ngurusin politik golongan tertentu saja bukan ngurus sepakbola dan prestasi.