Tidak Pernah Jauh dari Politik

Bila kita mencermati peristiwa dan isu publik yang berskala nasional yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini sepertinya tidak ada satupun yang lolos dari bidikan oportunis-oportunis politik yang berusaha memanfaatkan untuk kepentingan golongan dan pribadinya. Mulai dari urusan ekonomi rakyat, budaya, agama hingga olahraga semuanya selalu berusaha dimasukan kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Capek juga rasanya mengikuti kemauan orang-orang pinter di negeri ini, suatu masalah yang semestinya dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan main, peraturan dan undang-undang yang ada (yang notabene mereka 'politisi' buat sendiri) tapi nyatanya malah berlarut-larut tidak pernah selesai bahkan semakin carut marut.

Salah satu isu dan periistiwa teranyar yang saat ini hangat dan tengah berlangsung adalah masalah Ajaran Islam Ahmadiyah (JAI) yang sampai saat ini belum juga selesai. Bila dilihat dari aturan main sudah jelas Ahmadiyah sudah melanggar 'kesepakatan' dan aturan main yang sudah dibuat dalam SKB tapi nyatanya sampai saat ini 'aliran' yang mengaku Islam (tapi merusak Islam dan telah dinyatakan 'sesat') ini masih saja terus melakukan kegiatannya.

Banyak kalangan menilai, masalah Ahmadiyah ini tidak akan berlarut-larut seperti ini (bahkan sampai menimbulkan korban jiwa) bila saja pemerintah tegas dalam menangani masalah ini terutama berani membubarkan Ahmadiyah. Padahal pihak Departemen Agama juga sudah menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah sudah menyimpang dari Islam seperti yang diungkapkan artikel di http://www.eramuslim.com/editorial/perang-antar-agama-di-indonesia.htm.

Departemen Agama Republik Indonesia, melalui Litbangnya yang dipimpin Atho Mudhar telah mengumpulkan bukti-bukti, dan menegaskan penyimpangan Ahmadiyah.

Ormas-ormas Islam telah pula memberikan informasi yang valid kepada pemerintah bahwa Ahmadiyah, sebuah gerakan yang menyimpang dari mainstream (arus utama) dalam Islam. Penyimpangannya sudah sangat prinsip, yang terkait dengan masalah aqidah (iman).

Para pemimpin ormas Islam telah bertemu dengan seluruh aparat negeri ini. Sudah bertemu dengan Menteri Agama, Kepolisian, Kejaksaan, dan sejumlah pejabat lainnya. Menyampaikan pandangan dan pendapat mereka tentang gerakan Ahmadiyah. S

Semuanya yang disampaikan itu bukan rekaan dan mengada-ada, tetapi dengan bukti-bukti yang bersumber dari dokumen-dokumen Ahmadiyah sendiri. Bukan para pemuka Islam tidak melakukan tindakan secara persuasip, dan mengutamakan dialog. Tetapi, para pemimpin Ahmadiyah, tetap bersikeras, bahwa gerakan yang mereka lakukan tidak salah, dan dibenarkan oleh hukum.

Tidak heran bila sejumlah kalangan menganggap ada kepentingan terselubung dalam penanganan kasus Ahmadiyah selama ini, ada yang menyatakan bahwa pemerintah takut dianggap melanggar HAM (tekanan pemerintah asing dan LSM) bahkan ada yang menganggap ada yang memanfaatkan kasus Ahmadiyah sebagai isu pengalih dari isu-isu sensitif yang melibatkan oknum-oknum tertentu yang saat ini sedang terlilit masalah hukum (korupsi)

Pada kasus Ahmadiyah di Cikeusik yang terjadi beberapa waktu yang lalu, pihak Komnas HAM juga mencurigai adanya kejanggalan dalam pengamanan aksi massa yang dilakukan polisi, seperti yang diberitakan Republika.

'Ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus Pandeglang, di mana jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa dan aparat kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu dua hari sebelumnya,' kata Komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh, di Jakarta, Kamis. Ia menduga adanya rekayasa dalam kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah di Pandeglang, sehingga pihaknya membentuk tim investigasi.

Tidak jauh berbeda dengan masalah olahraga nasional, yang juga tampak jelas sudah dirambah oleh politik. Lihat saja kisruh antara PSSI yang di dominasi Golkar dan LPI yang didukung Partai Demokrat, belum lagi kepengurusan PSSI yang banyak diisi oleh politisi.

Bahkan belum lama saya membaca sebuah artikel di internet, salah seorang politisi menyatakan bahwa prestasi timnas bukan semata-mata prestasi Golkar dan partainya pun merasa ikut memberikan kontribusi hingga pada pemilihan ketua umum PSSI periode ini sudah memasukan 'calon' mereka dalam pemilihan ini.

Lihat.... para politisi ini sebenarnya tidak peduli dengan rakyat kecuali kepentingan partai. Mereka tidak peduli Islam sebagai agama akan hancur akibat ulah Ahmadiyah atau prestasi olahraga yang jalan ditempat bahkan mundur sekalipun karena mereka hanya saling berebut kursi kepengurusan tanpa mempedulikan prestasi. Bagaimana dengan ekonomi dan budaya ? pikir sendiri....